Kasus Korupsi Anggoro Widjojo Dilihat Dari Fraud Triangle

Anggoro Widjojo/Antaranews


Ringkasan Kasus Korupsi Anggoro Widjojo, Referensi: Tempo.com, Kompas.com, dan bphn.go.id Terkait Suap Adalah Korupsi

Anggoro Widjojo baru-baru ini ditangkap oleh KPK ketika sedang berada di check point perbatasan antarnegara  (land border) Shenzhen Wan, Cina. Anggoro dibawa pulang ke Indonesia, (30/1/2014) malam. Anggoro tersangkut kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan. Anggoro adalah pemilik PT Masaro, dia diduga menyuap empat anggota komisi IV DPR yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, mendapatkan proyek dalam sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) tahun 2006-2007 di Departemen Kehutanan sebesar Rp 180 miliar.

Kasus dugaan suap Anggoro diusut sejak 2008, Anggoro menjadi buronan sejak dijadikan tersangka pada 19 Juni 2009. Saat itulah dia melarikan diri ke luar negeri. Atas permintaan KPK, Interpol pun turun tangan memburunya. Anggoro disangka Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama petinggi PT Masaro lainnya, Putranevo A Prayugo.

Suap, Sogokan, Pelicin dan apapun sebutannya, tindakan itu bisa dianggap sebagai korupsi kalau memenuhi unsur-unsur seperti yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Yaitu :

  • Setiap orang;
  • Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
  • Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Dengan maksud supaya berbuat  atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Hukumannya penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250 juta.

Berikut adalah fraud triangle yang dilakukan oleh Anggoro. 

Pressure

Dorongan yang menyebabkan Anggoro Widjojo melakukan suap adalah agar mendapat proyek dalam sistem komunikasi radio terpadu (SKRT). Dengan penyuapan ini terindikasi masalah keinginan untuk memperkaya diri dan masalah kelangsungan hidup perusahaan Anggoro. 

Opportunity

Kurang pengawasan dari pemerintah maupun karena unsur kesengajaan dari pemerintah sendiri. Radio komunikasi yang diadakan ternyata spesifikasi tahun 2002 dan harganya ditentukan oleh Masaro. Bahkan peralatan itu sendiri tidak efektif lagi digunakan.

Anggodo mengetahui orang-orang di DPR yang bisa diajak bekerjasama. Itu peluang yang sangat besar, Anggodo menyuap Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas. 

Rationalization

Mendapatkan proyek berarti perusahaan Masaro mendapat keuntungan dalam milyaran rupiah atas penyuapan tersebut. Dengan melakukan penyuapan tersebut, terlihat di lapangan bahwa ada seperangkat alat komunikasi radio di lapangan tapi kenyataannya tidak ada di lapangan. Itu merupakan hasil audit badan pemeriksa keuangan 2007. Kerugian negara akibat pengadaan peralatan yang diduga fiktif itu mencapai Rp 13 miliar.

Penulis: +Patrick Galugu